Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2013-2017

Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) secara nasional dinahkodai oleh Bappenas, dan didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemanan (Kemenpolhukam), Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah provinsi. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri dalam prosesnya melibatkan pula organisasi masyarakat sipil, media, akademisi dan tokoh-tokoh yang terkait dan yang mengerti dengan perkembangan demokrasi di Sulawesi Utara. Pada kesempatan ini BPS Provinsi Sulawesi Utara berusaha menyajikan kondisi demokrasi di Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2013-2017 dengan membuat publikasi berjudul “Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Sulawesi Utara 2013-2017” hasil penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia 2013-2017.