Dalam acara tersebut, Wakil Presiden RI, KH. Ma’ruf Amin mengatakan prestasi WBK/WBBM melambangkan komitmen unit kerja untuk menjadi ikon melayani sekaligus bersih dan bebas dari korupsi. “Komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti dari hal-hal bersifat seremonial maupun administrasi. Road map reformasi birokrasi, WTP, Pakta Integritas, maupun Anugerah WBK/WBBM seluruhnya harus termanifestasikan di dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.
Selanjutnya, Tjahjo Kumolo, Menteri PAN RB menjelaskan konsep reformasi birokrasi merupakan katalisator dalam mewujudkan good dan clean governance untuk mendukung pembangunan nasional. “Good dan clean governance itu katalisatornya adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima,” ujarnya. Para penerima Zona Integritas Menuju WBK/WBBM diharapkan Tjahjo menjadi role model menyuarakan perbaikan tata kelola kepada unit kerja dan pelayanan yang lain.
BPS Provinsi Sulawesi Utara melewati beberapa tahapan dimulai dari pencanangan dan pembangunan ZI, perbaikan dalam 6 komponen perubahan yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian penilaian akhir dilakukan survei kepada pengguna layanan dan field evaluation oleh Tim Penilai KemenPAN-RB.