Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Rabu, 14 September 2022 BPS Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi Tahun 2022. Rakorda ini penting untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi pihak eksternal dan internal, serta diskusi terkait penyusunan strategi dan manajemen lapangan pelaksanaan dalam rangka Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).

Salah satu agenda penting dalam kegiatan Rakorda ini yaitu dilaksanakannya diskusi panel Regsosek 2022 terkait kolaborasi dan koordinasi dengan tema "Mencatat untuk Membangun Negeri, Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat". Diskusi menghadirkan tiga narasumber eksternal BPS dan dimoderatori langsung oleh Kepala BPS Provinsi Sulawesi Utara, Asim Saputra.

"Kebijakan APBN yang dilakukan secara fleksibel dan responsif mampu menahan tekanan ekonomi yang lebih dalam. Ditengah Risiko Ketidakpastian Perekonomian Global Yang Eskalatif, APBN dioptimalkan Sebagai Shock Absorbe,” ucap Ratih Hapsari, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara selaku narasumber.

Jemmi S. Kumendong, Kepala Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, juga menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Disamping itu, dijelaskan pula oleh Kabid Perekonomian dan Perdagangan Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Elvira Katuuk bahwa dalam rangka mengantisipasi tekanan inflasi yang terjadi seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan momentum perbaikan ekonomi, maka pemerintah melalui TPID harus menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan, kelancaran distribusi melalui komunkasi dan koordinasi yang optimal. Apabila dibandingkan dengan Target kinerja Inflasi dalam RPJMD ditahun 2022 yaitu 3+1, hal ini menunjukkan pemerintah masih mampu mengendalikan inflasi daerah.

“Data Regsosek mengcover seluruh penduduk. Seluruhnya akan didata dengan pendekatan Kartu Keluarga. Jumlah variable yang akan ditanyakan yaitu 83 variabel (asset yang dimiliki, lapangan kerja, pendidikan, dll. Data Regsosek ini akan menjadi rujukan untuk program perlindungan sosial, tidak hanya untuk bansos, tapi semua program perlindungan sosial,” tutup Asim Saputra dalam kegiatan diskusi panel Regsosek 2022.